19 Oktober 2018 10:38 wib

Medan. Program Stusi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UIN Sumut bekerja sama dengan rumah kontituen menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema membedah problematika UU pokok Agraria (PA) sebuah tinjauan potensi konflik sosial di Sumatera Utara di Medan (30/11). hadir sebagai narasumber  ketrua Prodi Sosiologi Agama  FIS UIN Sumut, Dr. Irwansyah, M.Ag, pakar hukum agraria, Dwades Tampubolon dan direktur rumah konstituen Eko Marhendy. Dwades Tampubolon mengatakan, problematika reforma agraria di Indonesia dituding banyak pihak sebagai akibat dari UU Pokok Agraria (PA) yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. oleh sebab itu banyak ditemukan kasus-kasus pertahanan yang berujung pada konflik di tengah-tengah masyarakat. "Semangat idealnya, reforma agraria dipahami sebagai restrukturisasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang timpang menuju struktur kepemilikan tanah yang berkeadilan untuk tujan mensejahterakan dan memiliki kepastian hukum," ujarnya. 

maka dari itu harus ada perombakan total tentang UU PA tidak cukup dengan revisi pasal per pasal. kemudian harus ada kepastian hukum bukan sekedar hukum adat. harus ada sistem pertanahan land perform yang baru dengan pendataan masyarakat yang didistribusikan kepada masyarakat yang berhak," ujarnya. sementara ketua Program Stusi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Uin Sumut Dr. Irwansyah menambahkan bahwa, secara filosofis, tanah bagi masyarakat khususnya masyarakat batah sudah ibarat "anak kandung" sendiri sehingga sudah turun menurun dipertahankan. tanah sebgai sumber penghidupan ekonomi, juga sebagai nilai budaya. "namun pada faktanya, ada kepentingan-kepentingan tertentu ingin menguasai lahan/tanah secara legal dan ilegal dan harus berkonfrontasi dengan masyarakat pada akhirnya berujung pada konflik," ujar Dr. Irwansyah.