Medan, 6 Agustus 2026. Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan “Advocacy and Refresher Session on Refugee Protection and Access to Higher Education with Academia” yang diselenggarakan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Kamis (6/8/2026), di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
Program Studi Sosiologi Agama FIS UIN Sumut diwakili oleh Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama, Rholand Muary, M.Si. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan Program Studi Sosiologi Agama terhadap upaya perlindungan pengungsi sekaligus penguatan akses pendidikan tinggi bagi mereka sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar dan nilai-nilai kemanusiaan.
Partisipasi tersebut juga mencerminkan perhatian Prodi Sosiologi Agama terhadap berbagai persoalan sosial kontemporer yang tidak hanya berkembang pada tingkat lokal dan nasional, tetapi juga berkaitan dengan dinamika masyarakat global. Isu pengungsi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga menyangkut persoalan integrasi sosial, penerimaan masyarakat, identitas, keberagaman budaya, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
Kegiatan yang diinisiasi UNHCR Indonesia tersebut mempertemukan akademisi dan perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara dalam sebuah forum dialog, pembelajaran, dan pertukaran pengalaman mengenai perlindungan pengungsi serta peluang memperluas akses mereka terhadap pendidikan tinggi. Dalam forum tersebut, para peserta memperoleh pemahaman terkini mengenai prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, hak-hak dasar pengungsi, perkembangan kebijakan di Indonesia, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada kelompok pengungsi. Perguruan tinggi dipandang memiliki posisi strategis untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap persoalan kemanusiaan.
Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Oktina Hafanti, mengatakan dunia akademik dapat mengambil peran lebih besar dalam membuka ruang belajar dan pemberdayaan bagi pengungsi. Sejumlah praktik baik dari perguruan tinggi turut dibahas, mulai dari penyediaan program akademik, pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan yang memungkinkan pengungsi tetap memperoleh kesempatan mengembangkan diri.
Selain itu, peserta juga mendiskusikan berbagai tantangan yang masih dihadapi pengungsi dalam memperoleh akses pendidikan tinggi, seperti persoalan administrasi, pengakuan dokumen pendidikan, regulasi, hingga kebutuhan akan lingkungan kampus yang inklusif tanpa membedakan latar belakang kebangsaan maupun status kewarganegaraan.
Sekretaris Prodi Sosiologi Agama, Rholand Muary, M.Si. mengatakan keterlibatan perguruan tinggi dalam isu pengungsi penting untuk terus diperkuat. Bagi Program Studi Sosiologi Agama, persoalan pengungsi memiliki dimensi sosial yang luas karena berkaitan erat dengan kehidupan kelompok rentan, relasi sosial, keberagaman, solidaritas, serta kemampuan masyarakat dalam menerima individu maupun kelompok dengan latar belakang berbeda.
Kehadiran Prodi Sosiologi Agama FIS UIN Sumut dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan akademik dan moral kepada para pengungsi, khususnya dalam memperjuangkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting agar para pengungsi dapat terus mengembangkan kapasitas, membangun kemandirian, dan memiliki harapan terhadap masa depan yang lebih baik.
Melalui partisipasi dalam forum bersama UNHCR Indonesia ini, Program Studi Sosiologi Agama FIS UIN Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam diskusi dan kerja-kerja akademik yang berkaitan dengan isu sosial dan kemanusiaan. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas antara perguruan tinggi, organisasi internasional, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, toleran, dan memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan. (RM)